Faktasulbar.com Mamuju — Ribuan warga yang didominasi kaum ibu melancarkan aksi damai ke Kantor DPRD Sulawesi Barat hari Senin ini. Berbeda dengan aksi penolakan umum, mereka datang untuk mendukung sekaligus mengawal kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Di depan gerbang gedung parlemen, suara orasi bergemuruh menuntut para wakil rakyat menjamin anggaran program ini utuh dan tidak dikurangi maupun diubah bentuk. Menurut warga, kehadiran sepiring makanan bergizi bukan sekadar pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan perlindungan nyata bagi ekonomi tingkat akar rumput.
Data lapangan yang disampaikan peserta aksi menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, MBG telah menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja lokal. Sebagian besar peluang tersebut dinikmati oleh kaum ibu rumah tangga yang kini berperan sebagai juru masak, penyedia bahan baku, hingga tenaga pendistribusian di berbagai kecamatan dan desa.
“Kami meminta DPRD Sulawesi berperan secara resmi mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar program ini dikunci menjadi kebijakan tetap. Jangan biarkan penghidupan kami terhenti begitu saja,” tegas salah satu juru bicara massa, Senin (29/6/2026).
Kritik dan keraguan yang sempat muncul di tingkat pusat dianggap tidak selaras dengan kenyataan di lapangan. Warga menilai program ini justru telah berubah menjadi penggerak ekonomi baru serta penahan laju pengangguran di tengah tekanan kondisi ekonomi.
Menerima aspirasi tersebut, Anggota DPRD Sulawesi Khalil Qibran menyambut langsung massa di halaman gedung. Ia memberikan apresiasi karena jalannya aksi tertib, terarah, dan berdasar kebutuhan nyata masyarakat.
“Di tengah ancaman perlambatan ekonomi, MBG berfungsi sebagai katup pengaman bagi lapisan masyarakat kecil. Kami sepakat: program ini wajib dilanjutkan,” ujar Khalil di hadapan ribuan peserta. Ia juga berjanji menyusun rekomendasi resmi kelembagaan untuk disampaikan kepada lembaga eksekutif terkait.
Aksi ini menjadi pesan tegas bagi seluruh pembuat kebijakan di Mamuju: kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah batas utama yang tak boleh dikompromikan demi kepentingan politik atau perhitungan birokrasi semata.
