Hukum Kesehatan & Gaya Hidup Nasional
Beranda / Nasional / Proyek Gedung PTA Sulbar Rp8,3 Miliar Diduga Belum Lunasi Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Proyek Gedung PTA Sulbar Rp8,3 Miliar Diduga Belum Lunasi Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Faktasulbar.com Mamuju – Proyek Rehabilitasi dan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Barat yang menelan anggaran senilai Rp8.308.152.028 diduga masih menyisakan kewajiban yang belum dipenuhi. Kontraktor pelaksana, CV Rizaldy Jaya Konstruksi, ditengarai belum menyelesaikan pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penyedia jasa konstruksi wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dan melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran dihitung berdasarkan nilai total proyek, bukan per orang, dengan tarif mulai dari 0,21 persen. Seluruh biaya ini menjadi tanggung jawab penuh kontraktor pelaksana dan harus dilunasi secara tuntas sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Namun, hingga saat ini terungkap adanya indikasi bahwa kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh CV Rizaldy Jaya Konstruksi. Padahal proyek yang bersumber dari anggaran negara ini telah berjalan sesuai tahapan, namun aspek perlindungan hukum bagi para pekerjanya diduga diabaikan.

Saat dikonfirmasi untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut, pihak pelaksana CV Rizaldy Jaya Konstruksi belum memberikan tanggapan atau jawaban apa pun. Sikap diam ini justru menimbulkan pertanyaan publik, apakah kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi telah diabaikan demi keuntungan semata.

Sekda Sulbar: Penilaian Jamsostek Award 2026 Gali Kepesertaan, Komitmen Perusahaan, hingga Upaya Peningkatan

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk perlindungan bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut agar mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi merugikan hak-hak pekerja sekaligus mencoreng citra pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berjalan transparan dan taat aturan.

Pihak pengawas diharapkan segera memeriksa kebenaran dugaan ini. Proyek senilai miliaran rupiah tidak boleh lepas dari kewajiban hukum yang telah ditetapkan demi menjamin kepatuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Media ini melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsAppnya namun takkunjung ada jawaban.

× Advertisement
× Advertisement