faktasulbar.com, Mamuju – Dugaan penyimpangan dan korupsi dalam proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kian menguat. Proyek yang berlangsung periode 2019 ini menelan anggaran sebesar Rp15.096.112.000, bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Lariang Mamasa.
Proyek seluas 1.050 hektare ini diduga kuat dikelola melalui konspirasi antara oknum birokrat dan pengusaha pemburu rente. Anggaran dibagi menjadi enam paket pekerjaan yang dimenangkan perusahaan dari berbagai daerah:
- Baruga Dua (200 Ha): Rp3.435.500.000 – CV Belantara Jaya (Makassar)
- Adolang Dhua (100 Ha): Rp1.220.384.000 – CV Karya Bersama (Majene)
- Mosso (200 Ha): Rp2.440.768.000 – CV Karya Bersama (Majene)
- Sendana (200 Ha): Rp2.440.768.000 – CV Garsa Utama (Sigi, Sulteng)
- Adolang (300 Ha): Rp4.948.500.000 – CV Andro Karya (Sigi, Sulteng)
- Pamboang (50 Ha): Rp610.192.000 – CV Elang Paris (Gorontalo)
Saat dikonfirmasi terkait indikasi tidak tercapainya volume pekerjaan, Saharuddin – yang saat ini menjabat Kepala KPH Karama dan pernah bertugas di KPH Malunda – menyatakan dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Saya tidak tahu menahu, Pak. Pada tahun 2020 saya sempat dipromosikan ke KPH Malunda, tapi tidak terlalu efektif. Tidak lama kemudian masuk masa pandemi COVID-19, jadi saya tidak sampai satu tahun menjabat di sana. Lalu saat terjadi gempa tahun 2021, saya dipindahkan ke KPH Karama,” jelasnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (24/6/2026).
Ia menambahkan, pihak yang lebih memahami seluk-beluk proyek tersebut adalah kepala KPH sebelumnya namun sudah pensiun.
Sebelumnya diberitakan, dugaan penyimpangan ini makin terkuak setelah bukti citra satelit menunjukkan tidak ada perubahan tutupan lahan secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2025. Hutan Malunda dinilai tetap gundul meski anggaran telah dicairkan.
