faktasulbar.com Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat bergerak menindaklanjuti keluhan para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aralle. Persoalan bermula ketika dapur pelayanan makan bergizi gratis tersebut dikenakan status penangguhan operasi atau suspend.
Keluhan yang disampaikan bahkan disertai tangisan para relawan yang kehilangan mata pencaharian akibat dapur tidak beroperasi lagi, menarik perhatian anggota DPRD Sulbar dari Fraksi NasDem, Abd. Rahim.
“bukan cuman relawan yang dirugikan akibat tertutupnya sppg aralle melainkan nasip anak dan balita penerima manfaat sebanyak 3020 orang”, tuturnya.
Menurut Rahim, persoalan ini telah dibahas dalam rapat yang dihadiri berbagai unsur terkait. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain mitra dapur, Koordinator Wilayah, Kepala Regional BGN Sulbar, serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sulbar. Hal itu disampaikannya melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Sabtu (13/6/2026).
“Kita harus cari solusi ini. Di sisi lain, relawan ini adalah saudara kita. Mereka kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya,” jelasnya.
Berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam rapat, DPRD Sulbar akan menindaklanjuti langsung persoalan ini dengan mengunjungi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
“Kami sudah sepakat dalam rapat, selanjutnya kami akan menemui pihak BGN Pusat,” tegasnya.
