Faktasulbar.com Mamuju – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama Kapolres Mamuju menggelar agenda silaturahmi dan tatap muka sebagai ruang dialog terbuka membahas banyak hal salah satu nya penanganan aksi unjuk rasa sebelumnya, Termasuk adanya dugaan tindakan represif aparat, aparat korban dalam penanganan massa aksi, serta polemik larangan pembakaran ban.
Dalam dialog tersebut, seluruh isu dibahas secara terbuka dan berimbang. Gerakan Vendetta yang juga tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menegaskan bahwa pertemuan ini bukan agenda pengakuan kesalahan mahasiswa, melainkan forum dialog, kritik, dan klarifikasi. Narasi yang berkembang di ruang publik seolah-olah mahasiswa mengakui kesalahan dan datang untuk meminta maaf tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pertemuan tersebut, di aula Wira satya Mapolres Mamuju, Rabu (14/1/26).
Kapolres Mamuju dalam dialog menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak pernah melarang aksi unjuk rasa, namun menekankan pentingnya dialog dan pencegahan gangguan ketertiban umum.
Kami tidak pernah melarang masyarakat atau mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kami upayakan adalah agar setiap aksi diawali dengan dialog yang baik dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Pintu Polres selalu terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat yang ingin berdialog,” ujar Kapolres Mamuju.
Sementara itu, GERAKAN VENDETTA sebagai bagian dari ALIANSI menegaskan sikap kritisnya terhadap pola penanganan aksi yang dinilai represif.
Dalam forum tersebut, Ketua GERAKAN VENDETTA Ikhwan Rozi menyampaikan kritik keras dan tuntutan evaluasi menyeluruh, mulai dari kepemimpinan Kapolres hingga sikap aparat di lapangan. Kritik itu disampaikan secara tegas, bahkan disertai gestur simbolik berupa gebrak meja sebagai bentuk penegasan perlawanan terhadap praktik represif.
“Kami datang bukan untuk Menyerang Institusi kepolisian, Melainkan sebagai warga negara yang menggunakan hak konstitusional untuk mengingatkan dan mengoreksi. Jika aparat masih menggunakan cara-cara represif dalam menangani aksi, itu berarti telah mengkhianati semangat reformasi dan konstitusi” tegas Ketua Gerakan VENDETTA.
Terkait isu pembakaran ban, Ketua Gerakan Vendetta menegaskan bahwa praktik tersebut tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan dalam undang-undang, Dan meminta Kapolres agar penanganan aksi dapat dievaluasi secara keseluruhan
“Dalam konteks lokal Mamuju, pembakaran ban dalam aksi unjuk rasa telah lama menjadi tradisi simbolik ekspresi kekecewaan sosial, yang selama ini dapat dikendalikan dan diawasi tanpa menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum. Ketika simbol tersebut langsung dilarang secara sepihak, tanpa dialog dan tanpa dasar hukum yang jelas, maka yang tercederai bukan hanya hak massa aksi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian” Tegas Ketua Gerakan Vendetta
GERAKAN VENDETTA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, dan hak menyampaikan pendapat, Dialog dinilai penting dan akan terus dibuka, namun segala bentuk penggiringan opini dan pemberitaan sepihak yang mendistorsi sikap kritis mahasiswa akan terus diluruskan.
“Kami nyatakan secara terbuka Gerakan Vendetta siap menjadi mitra kritis bapak kapolres mitra yang mengawal stabilitas, sekaligus mengawasi dan mengawal hak konstitusional warga dalam penyampaian pendapat dan aksi demonstrasi, Serta akan selalu meluruskan penggiringan-penggirangan opini yang menyesatkan” Tegasnya.
“Kedepan kami benahi SOP aksi dan Disiplin internal, pada saat yang sama juga aparat kepolisian wajib profesional dan proporsional, Demokrasi tidak di jaga dengan ketakutan” pungkasnya.
Laporan reporter: Pergiawan
