Faktasulbar.com, Majene — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merdeka Manakarra Sulawesi Barat mendesak Bupati Majene untuk segera memanggil dan memeriksa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial IH, yang diduga terlibat dalam transaksi terkait program revitalisasi sekolah tahun 2026. Nilai kerugian yang dialami sejumlah pihak disebut mencapai kurang lebih Rp540 juta.
Korban Janji Pekerjaan, Uang Ditransfer namun Proyek Dikerjakan Pihak Lain
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, para korban mentransfer sejumlah dana setelah dijanjikan akan memperoleh pekerjaan dalam program revitalisasi sekolah melalui pihak perantara. Bukti transfer ke rekening yang disebut milik oknum ASN tersebut dikabarkan tersedia.
Namun, ketika program revitalisasi sekolah tersebut berjalan dan justru dikerjakan oleh pihak lain, para korban sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, sehingga mengalami kerugian materiil.
Minta Tindakan Tegas Berdasarkan Aturan Disiplin Hingga Hukum Pidana terhadap oknum ASN tersebut.
Andika Putra menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti dari aspek kedisiplinan ASN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kami mendesak Bupati Majene segera memanggil dan meminta klarifikasi resmi kepada ASN yang bersangkutan. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Jika ditemukan pelanggaran disiplin, tindak sesuai aturan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, kami mendorong agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum demi memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mengaku dirugikan,” tegas Andika.
LSM Juga Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
Lebih lanjut, LSM Merdeka Manakarra Sulbar juga menyampaikan tengah mendalami informasi mengenai dugaan kedekatan oknum IH dengan sejumlah pejabat terkait.
“Kami juga sedang mengumpulkan informasi kemungkinan oknum IH diperintah oleh pihak lain. Kami masih mempertanyakan, mengapa oknum tersebut berani melakukan tindakan demikian,” tambahnya.
LSM menilai dugaan transaksi yang mengatasnamakan program revitalisasi sekolah dengan nilai kerugian mencapai Rp540 juta ini patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
