Faktasulbar.com Mamuju – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi para pejabat eselon III serta jabatan fungsional Perencana Ahli Muda, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025.
Rapat kerja ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya dari aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, pembahasan LKPJ ini merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip good governance.
“Melalui forum ini, kami menyampaikan capaian kinerja serta berbagai langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. BPKAD berkomitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra.
Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Masukan dan rekomendasi dari DPRD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong optimalisasi penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.
Dengan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Rls)
