Faktasulbar.com Mateng – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan sejumlah usulan paket penanganan infrastruktur jalan, irigasi, serta pengembangan sumber daya air kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut diajukan melalui skema Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) guna mendukung kelancaran konektivitas transportasi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Kepala Dinas PUPR Mamuju Tengah, Ir. Usman, ST., M.M., menyampaikan bahwa terdapat beberapa titik prioritas yang diusulkan, khususnya di wilayah Kecamatan Budong-Budong. Ruas jalan yang menjadi fokus antara lain Jalan Salumanurung–Dumu yang melintasi Desa Salumanurung dan Desa Lumu, Jalan Lumu–Kire yang menghubungkan Desa Lumu dan Desa Kire, serta Jalan Pololereng–Lamba-Lamba yang melintasi Desa Pololereng dan Desa Lamba-Lamba.
Selain infrastruktur jalan, Dinas PUPR juga mengusulkan perbaikan sistem irigasi pada dua lokasi, yakni Daerah Irigasi Kuo di Desa Kuo dan Daerah Irigasi Passapa di Desa Passapa. Usulan ini diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran baik melalui Balai Pusat maupun langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Ir. Usman menjelaskan, peningkatan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi masyarakat, khususnya di Desa Kire, Lumu, Salumanurung, dan Lamba-Lamba. Dengan konektivitas yang lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat juga diharapkan meningkat.
Pengusulan ini turut didasarkan pada capaian positif tahun sebelumnya, di mana wilayah Salupangkang dan Tengkau telah mendapatkan bantuan penanganan jalan sepanjang kurang lebih 4 kilometer melalui skema IJD.
Lebih lanjut, perbaikan sistem irigasi dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Selama ini, keterbatasan pasokan air menyebabkan sebagian lahan sawah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit karena hasil panen yang tidak optimal.
Melalui perbaikan irigasi di Desa Kuo dan Passapa, diharapkan lahan pertanian dapat kembali produktif dan memberikan hasil panen yang maksimal. Hal ini juga menjadi upaya untuk menekan alih fungsi lahan serta menjaga ketahanan pangan daerah.
Untuk sementara, Dinas PUPR Mamuju Tengah memfokuskan prioritas pada lima paket usulan tersebut, sembari tetap merencanakan pengembangan infrastruktur lainnya di masa mendatang.
