Faktasulbar.com Mateng — Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan berlangsung selama tiga hari, 16–18 September 2026, di Ruang Komisi III Gedung DPRD, Tobadak.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Herman, didampingi Wakil Ketua Marsud serta Sekretaris Siti Nur Aizah Sherina, bersama anggota Ilham Yunus, Suryanto DB, Umar H., dan Muhtar. Pembahasan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mencakup Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Berikut rangkuman hasil pembahasan:
DINAS KESEHATAN — Tambahan Rp99 Juta untuk Renovasi Puskesmas Salupangkang
Pagu awal Rp55.971.923.530 terealisasi 69% (Rp36.324.451.408). Pada perubahan ditambah Rp99.914.000 guna membayar konsultan perencana dan tenaga ahli untuk kajian teknis kerusakan gedung lama Puskesmas Salupangkang — langkah awal renovasi.
Ditemukan pula sejumlah Puskesmas yang tanah dan bangunannya belum bersertifikat atas nama Pemda, sehingga perlu segera ditindaklanjuti demi kepastian hukum aset daerah.
DINAS PENDIDIKAN — Tambahan Rp1,7 Miliar untuk Sarana Sekolah
Dengan pagu pokok Rp186,9 miliar (realisasi Rp122 miliar), APBD-P menambah Rp1,7 miliar. Dana dialokasikan untuk pembangunan pagar sekolah, penimbunan lahan, hingga pembangunan toilet di sembilan SD. Diharapkan pula setiap satuan pendidikan memiliki fasilitas air bersih yang layak.
DINAS SOSIAL — Usulan Tambahan Rp1,46 Miliar
Realisasi anggaran mencapai 80%. Usulan penambahan meliputi:
- Gaji ke-13 & 14 PPPK paruh waktu: Rp486 juta
- Land clearing lahan Sekolah Rakyat: Rp50 juta
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan: Rp49 juta
- Bimtek operator & pengelolaan data fakir miskin
DINAS PERPUSTAKAAN — Naik Rp79 Juta, Kearsipan Mulai Dialokasikan
Anggaran naik dari Rp1,42 miliar menjadi Rp1,5 miliar. Sebagian besar untuk pemeliharaan gedung, jasa penunjang, dan pengadaan aset. Bidang kearsipan yang sebelumnya belum memiliki anggaran, kini dialokasikan Rp17 juta.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & DALUHKAN — Realisasi 62,2%
Penambahan Rp31,8 juta untuk THR & gaji ke-13 tenaga paruh waktu, serta Rp61,9 juta mendukung kegiatan GENRE. Program Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) belum terakomodir tahun ini, diharapkan masuk anggaran 2027.
BPBD — Pagu Melonjak Rp1,7 Miliar
Dari pagu pokok Rp1,4 miliar naik menjadi Rp3,15 miliar. Penambahan untuk:
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana: Rp250 juta
- Perahu karet, peralatan peringatan dini & pemadam: Rp186 juta
- Gaji PPPK paruh waktu serta biaya operasional penanganan bencana
RSUD — Pagu Naik Rp4,8 Miliar, Target BLUD Ditingkatkan
Pagu bertambah dari Rp37,3 miliar menjadi Rp42,19 miliar. Target pendapatan BLUD ditingkatkan dari Rp22 miliar menjadi Rp23,5 miliar guna menutup kebutuhan obat, alat medis, dan jasa pelayanan. Ditemukan pula masalah AC ruang perawatan yang kurang dingin serta kekurangan petugas keamanan akibat tingginya jumlah pengunjung.
DINAS TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA — Tambahan Rp452 Juta
Sebagian besar untuk gaji ASN, sarana prasarana kantor, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan. Diharapkan ada tambahan Rp300 juta untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Nasional (RTSP) serta Rp15 juta perjalanan dinas guna mempercepat penerbitan sertifikat tanah warga transmigrasi.
KOMINFO — Usulan Rp348 Juta untuk Satu Data
Bidang Statistik mengajukan anggaran baru Rp348 juta guna memperkuat sistem data daerah dan penerapan Satu Data Indonesia.
PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA — Tambah Kegiatan Sumpah Pemuda
Pagu Rp6,28 miliar terealisasi 69,68%. Penambahan dialokasikan untuk kegiatan Rembuk Pemuda, serta pendukung KORMI dan promosi pariwisata.
BAGIAN KESRA — Realisasi Belum Optimal
Pagu Rp1,63 miliar baru terserap Rp731 juta. Honorarium rohaniawan Rp300 juta belum dapat dicairkan, masih menunggu rekomendasi MUI.
