Faktasulbar.com Mamuju – Koalisi Rakyat Dan Pers Untuk Keadilan (Korpres) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sulbar, buntu adanya pengusiran wartawan yang ingin meliput kegiatan BGN di maleo dan dugaan suap-menyuap 50 juta yang dilakukan oknum anggota DPRD sulbar inisial “R” untuk meloloskan verifikasi SPPG di kabupaten Polman hingga makanan yang berulat di SPPG kecamatan aralle kabupaten Mamasa.
Kordinator aksi Amrozi mendesak Badan Gisi Nasional (BGN) agar segera mencopot Kareg SPPG Regional Sulbar akibat polemik carut marutnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulbar.
“Atas dasar inilah kami mendesak agar Kareg SPPG Regional Sulbar di copot karena dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi manajerial, transparansi dan kontrol kualitas,” ujar Amrozi saat mengelar aksi di kantor DPRD Sulbar, Selasa (5/5/26)
Adapun beberapa tuntutan yang dilayangkan yakni
- Copot Kepala Kareg SPPG Sulawesi Barat. Kami mendesak pencopotan jabatan Kareg SPPG Sulbar saat ini dan meminta diganti dengan pimpinan yang Tebih responsif, kompeten dan transparan.
- Mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk segera meneruskan aspirasi dan mosi tidak
percaya ini secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat agar diambil
tindakan darurat tingkat nasional. - Usut tuntas dugaan suap, Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan permintaan uang pelicin dalam pendaftaran/verifikasi titik dapur SPPG di Polman dan proses hukum.
- Audit total kualitas makanan, Kami menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan makanan tidak higienis (berulat) di SPPG Aralle demi keselamatan gizi anak sekolah.
- Stop intimidasi terhadap pers, Kami mengecam keras pengusiran wartawan di Mamuju dan menuntut jaminan kebebasan pers dalam mengawal Program Strategis Nasional ini.
- Buka informasi seluas-luasnya, Kami mendesak Kreg SPPG Sulbar dan BGN untuk membuka data rincian anggaran di setiap SPPG di Sulbar TA 2025-2026.
- Mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menempatkan kantor KPPG di Provinsi Sulawesi Barat, guna memastikan seluruh aduan masyarakat terkait Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terkelola dan terealisasi secara efektif.
Usai menyampaikan aspirasi massa aksi di terima langsung oleh wakil ketua 1 DPRD Sulbar.
Dalam kesempatan itu Wakil ketua 1 DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengaku sepakat dan mendukung pergerakan oleh aktivis yang terus menerus menyuarakan persoalan MBG di Sulbar. Karena, memang masih banyak persoalan-persoalan Makan Bergizi Gratis yang terjadi di SPPG.
“Saya berterimakasih atas penyampaian aspirasi Ade-ade terkait program MBG di Sulbar yang masih banyak bermasala”, pungkasnya.
