Faktasulbar.com Mamuju — Menanggapi adanya temuan aparat kepolisian terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Polewali Mandar dan Pasangkayu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya langkah kolaboratif dan penataan sistem pengawasan yang komprehensif di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Langkah-langkah strategis dan penanganan isu keterjaminan pasokan BBM tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansyur, usai mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat Bujaeramy Hassan menerima kunjungan audiensi dari pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pada Selasa (27/10/2026).
Dalam keterangannya, Husain Mansyur menjelaskan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Sulawesi Barat secara kuota dan penyaluran harian dalam kondisi aman dan normal.
“Hasil koordinasi dan audiensi kami bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Pertalite dari Depo Pertamina Parepare dan Donggala ke seluruh SPBU di Sulawesi Barat berjalan normal setiap hari. Bahkan, telah dilakukan penambahan kuota tahunan sebesar 25 persen untuk produk Solar dan Pertalite guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat,” ungkap Husain.
Menanggapi isu dugaan penyalahgunaan di lapangan, Husain menyampaikan bahwa dalam mengawal ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi, idealnya diperlukan wadah tim pengawasan bersama yang melibatkan lintas instansi, serta Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, pelaksanaan pengawasan terpadu di lapangan saat ini masih menghadapi tantangan ketersediaan alokasi penganggaran khusus di daerah.
“Secara ideal, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini diwadahi oleh Tim Terpadu yang melibatkan lintas instansi dan APH. Meski saat ini penganggaran khusus untuk operasional tim pengawasan tersebut belum tersedia dan menjadi perhatian bersama, Dinas ESDM Sulbar tidak berdiam diri. Kami terus mengoptimalkan jalur koordinasi teknis dan pemanfaatan teknologi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan APH,” jelas Husain.
“Sebagai langkah pengawasan bersama, PT Pertamina Patra Niaga memperketat pemantauan melalui rekam CCTV di SPBU untuk mendeteksi adanya indikasi anomali atau pola pengisian BBM yang tidak wajar,” tegasnya.
Melalui dorongan pembentukan Tim Terpadu dan penguatan sinergi antar-instansi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan bisa menjaga kestabilan pasokan energi, mendukung penindakan pelanggaran distribusi, serta mewujudkan ketahanan energi daerah yang berkelanjutan.
